KEK dan Tantangan Menggeser Dominasi Ekonomi Jakarta

Pikranrakyat.web.id - Selama puluhan tahun, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta konsisten berada di atas rata-rata nasional. Ketimpangan ini memicu disparitas wilayah, arus urbanisasi masif, hingga tekanan sosial dan lingkungan di ibu kota. Banjir berulang, kemacetan, kriminalitas, serta beban infrastruktur menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.

Di tengah kondisi tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk menggeser pusat pertumbuhan ekonomi ke daerah. Hingga 2026, Indonesia telah mengoperasikan 25 KEK 13 di sektor industri dan 12 di sektor jasa. Fokusnya adalah investasi bernilai tinggi dan berkelanjutan dengan integrasi prinsip Environmental, Social, Governance (ESG).

KEK dirancang menjadi katalisator ekonomi daerah, mendorong hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, material canggih seperti pabrik katoda LFP, hingga ekonomi halal. Selain menarik investasi, KEK juga diharapkan menciptakan klaster industri dan jasa yang kompetitif di pasar global.

Data hingga Juni 2025 mencatat total investasi di 25 KEK mencapai Rp294,4 triliun atau sekitar US$19,4 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 187 ribu orang. Pada 2025 saja, realisasi investasi mencapai Rp40,48 triliun atau 48,2 persen dari target Rp84,1 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan KEK mulai berperan sebagai platform strategis pembangunan ekonomi inklusif dan hijau. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Salah satu contoh adalah KEK BSD yang bergerak di sektor jasa, khususnya kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diresmikan melalui PP Nomor 38 Tahun 2024 dan dikenal sebagai KEK ETKI, kawasan seluas 6.000 hektare ini telah menyerap investasi lebih dari Rp1 triliun dan hampir 6.000 tenaga kerja formal dalam setahun.

Di dalamnya berdiri Eka Hospital, Monash University, Fuji Training, hingga Biomedical Campus (BMC) yang melibatkan firma arsitektur global dan kolaborasi internasional. Dukungan perusahaan teknologi seperti Microsoft memperkuat visi pengembangan ekosistem smart city dan layanan kesehatan kelas dunia.

Meski menunjukkan progres, KEK BSD dan sejumlah KEK nasional masih menghadapi tantangan konsistensi pelaporan ESG. Ketiadaan laporan berkelanjutan berpotensi menimbulkan risiko lingkungan dan reputasi.

Selain itu, kompleksitas regulasi nasional masih menjadi hambatan bagi sebagian investor. Insentif fiskal dan kemudahan prosedur belum sepenuhnya menghilangkan kendala birokrasi. Pendampingan dan harmonisasi regulasi menjadi kunci agar KEK benar-benar mampu menghadirkan kemudahan investasi.

Pada akhirnya, KEK bukan sekadar kawasan insentif ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk mereduksi ketimpangan dan membangun pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta dengan tata kelola yang berkelanjutan sebagai fondasi utamanya. (*)